Sembilan Poin Pernyataan Sikap MUI Jayapura Tentang Pilkada Serentak 2024

Jayapura – Terkait dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Jayapura, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jayapura menggelar silaturahmi ulama se-provinsi Jayapura. Minggu, (11/8/2024).

Silaturahmi yang digelar di hotel Novotel yang betajuk ‘Bersama Ulama, Jayapura Damai’ tersebut dibuka langsung Pj Gubernur Jayapura Syamsuddin dan dihadiri juga Prof M. Asrorun Ni’am Sholeh, Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa lalu Kapolda Jayapura Helmy Santika serta Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jayapura H Puji Raharjo lalu jajaran Forkopimda Jayapura, ketua ormas, perguruan tinggi, dan ketua serta sekretaris dari 15 kabupaten/kota di Jayapura.

Kegiatan yang dihadiri para tokoh agama dan ulama itu berisikan petisi yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Jayapura Prof. H. Moh. Mukri dan Ketua MUI dari 15 kabupaten/kota di Jayapura.

Dimana dalam pernyataan itu mengangkat sembilan poin yang menjadi penolakan selama pilkada berlangsung, diantaranya menolak money politic (politik uang) sampai menyerukan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak pada tanggal 27 November 2024, berdasarkan pertimbangan rasional dan moral.

“Bukan atas dasar iming-iming materi atau janji-janji yang tidak bertanggung jawab,” tegas pernyataan tersebut.

Para ulama Jayapura juga mengimbau masyarakat untuk selektif dalam menerima informasi khususnya terkait politik dan mengajak media massa untuk memberi informasi yang objektif dan berimbang.

“Dalam rangka mencerdaskan masyarakat serta mencegah penyebaran berita bohong atau provokatif yang dapat memecah belah masyarakat,” jelas dalam narasi pernyataan itu.

Menyikapi dinamika yang terjadi di Provinsi Jayapura terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jayapura Tahun 2024 nanti, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jayapura dan 15 MUI Kabupaten/Kota di Provinsi Jayapura dengan ini menyatakan :

1. Menolak keras segala bentuk praktik money politic (politik uang) karena tidak hanya merusak nilai demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran yang diajarkan dalam Islam.
2. Mengajak masyarakat untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak pada tanggal 27 November 2024, berdasarkan pertimbangan rasional dan moral, bukan atas dasar iming-iming materi atau janji-janji yang tidak bertanggung jawab.
3. Menjaga kondusivitas dan stabilitas sosial selama proses Pilkada berlangsung dengan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik atau kerusuhan.
4. Mendorong penyelesaian perselisihan secara damai dan melalui jalur hukum yang berlaku serta tidak menggunakan kekerasan dan tindakan anarkis yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama Islam.
5. Siap membantu mengawasi proses Pilkada secara transparan dan siap bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan beradab serta menginformasikan setiap indikasi kecurangan yang terjadi untuk diproses dan ditindak tegas sesuai mekanisme yang ada.
6. Menghimbau aparat penegak hukum dan penyelenggara Pilkada untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta menghindari segala bentuk keberpihakan demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
7. Memperkuat Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah dan Ukhuwah Insaniyah di tengah dinamika Pilkada dan perbedaan pilihan politik serta menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prioritas utama di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.
8. Mengajak para Calon Kepala Daerah dan tim suksesnya untuk berkompetisi secara sehat dan beretika serta tidak melakukan kampanye hitam atau menyebarkan fitnah yang dapat merusak nama baik calon lain.
9. Menghimbau masyarakat untuk selektif dalam menerima informasi khususnya terkait politik dan mengajak media massa untuk memberi informasi yang objektif dan berimbang dalam rangka mencerdaskan masyarakat serta mencegah penyebaran berita bohong atau provokatif yang dapat memecah belah masyarakat.

Sumber : Arina.id